Pendidikan untuk Semua Tetap Perlu Peran Negara


Pendidikan untuk Semua Tetap Perlu Peran Negara



Pembanguan pendidikan pascatuntasnya pendidikan untuk semua ataueducation for all pada 2015 haruslah mengarah pada pendidikan yang semakin inklusif dan transparan.
Pemerintah harus berkomitmen untuk melaksanakan "pendidikan untuk semua" yang mencakup semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan dengan menyadari bahwa pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara. Karena itu, peran negara harus menjadi terdepan dalam menyediakan akses dan mutu pendidikan bagi semua warga negara.
Demikian pernyataan bersama organisasi guru dunia Education International (EI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait "pendidikan untuk semua" pasca 2015. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden EI Susan Hopgood dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo kepada Pemerintah Indonesia melalui Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto di sela-sela acara 4th Meeting High Level Panel of Eminent Persons On Post-2015 Develompen Agenda di Bali.
Sejumlah perwakilan EI yang terdiri dari Presiden EI, Senior Koordinator EI Dennis Sinyolo, Koordinator EI Antonio Wulff, dan Koordinator Regionional EI Asia Pasifik Angelo Gavriealatos, bersama PGRI mengadakan pertemuan di Bali sejak 25 Maret.
Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/3/2013), Sulistiyo mengatakan, dalam pernyataan bersama EI dan PGRI menyepakati bahwa pendidikan tetaplah sebagai prioritas dalam merancang agenda pembangunan global pasca-2015. Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan jaminan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan mulai anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah umum dan kejuruan, serta pendidikan tinggi.
Susan Hopgood mendorong Pemerintah Indonesia supaya tetap berkoitmen untuk meningkatkan pendidikan pasca-2015. Pencapaian pendidikan untuk semua perlu terus ditingkatkan, bukan hanya di jenjang pendidikan dasar, tetapi juga di jenjang pendidikan menengah hingga tinggi.
Negara harus tetap menjamin hak dan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua. Privatisasi dan kemitraan swasta-publik bukanlah solusi untuk pendidikan berkualitas bagi semua. Negara harus mengambil tanggung jawab secara serius dalam menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua.
Sebab, pendidikan bukan saja merupakan barang publik dan hak dasar. Pendidikan juga merupakan katalis bagi pencapaian semua tujuan pembangunan global lainnya.
Pendidikan dapat mendorong berkembangnya potensi manusia. Karena itu, pendidikan harus menjadi pusat dari setiap kerangka pembangunan global baru.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

makalah renang gaya dada

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “RENANG “ Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. Penyusun DAFTAR ISI KATA PENGANTAR  DAFTAR ISI  BAB I PENDAHULUAN      A.      Latar Belakang      B.      Pembahasan BAB II PEMBAHASAN      A.      Sejarah Renang        B.      Dasar Belajar Renang 1.       Pengenalan Air  2.       Meluncur   3.       Latihan Pernafasan     
Baca selengkapnya

Hukum perikatan yang lahir dari perjanjian

I TINJAUAN UMUM A.       Perjanjian sumber perikatan   Perikatan 1.        Perjanjian sumber perikatan Pembuatan UU pasal 1312 BW bersisikan apa itu perjanjian , tetapi tidak jelaskan apa itu perikatan . Sementara penggunaan kata perikatan sebagai terjemahan dari verbintenis belum   merata. Perikatan digambarkan dalam pasal 1233 BW    yang menimbulkan pengertian   UNDANG UNDANG DAN PERJANJIAN ADALAH SUMBER PERIKATAN .   Namun dalam perkembangannya   pemikiran tersebut banyak dianggap keliru ,   kategori yang disebutkan dalam pasal 1233   “ undang undang dan perjanjian adalah dasar perikatan”     kata “ undang undang “ di ganti dengan frasa hukum agar bermakna lebih luas . Perikatan sendiri dapat kita rumuskan sebagai hubungan hubungan   hukum antara 2 pihak , dimana disatu pihak di satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban . 2.        Perikatan isi perjanjian   Perjanjian   menimbulkan dan berisi ketentuan hak dan kewajiban antara 2 pihak .   bahwa antara perjnj
Baca selengkapnya

laporan uji makanan

Gambar
LAPORAN “UJI MAKANAN” Di susun oleh Farda Rahmawati (10) SMAN 1 PAJANGAN BANTUL KELAS XI IPA 2 2015/2016 Laporan Praktikum Uji Makanan I. TUJUAN -Mengetahui kandungan glukosa , amilum, protein, dan lemak yang terdapat pada bahan makanan. -Memahami fungsi zat makanan bagi tubuh II. DASAR TEORI Tubuh manusia membutuhkan zat makan dalam jumlah yang berbeda. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ( makronutrien), yaitu karbohidrat , protein, dan lemak. Ada pula yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu mineral, dan vitamin. 1. Karbohidrat Karbohidrat tersusun atas unsur-unsur C, H, dan O yang dibentuk dalam proses fotosintesis dalam tumbuhan hijau daun. Golongan karbohidrat antara lain : gula, tepung, dan selulosa. Menurut ukuran molekul, karbohidrat di bedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut : Monosakarida, meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disa
Baca selengkapnya